Update eFaktur 2017 Efaktur Versi 2.0

Efaktur Versi 2.0, eFaktur Web Based dan Efaktur Host to Host

Pada awal Oktober 2017, Direktorat Jenderal Pajak melakukan update e-Faktur Desktop dengan meluncurkan aplikasi eFaktur versi 2.0 atau lengkapnya versi 2.0.0.1.1. Versi ini adalah lanjutan dari versi eFaktur 1.0.046.

Selain terdapat pembaruan-pembaruan pada eFaktur versi 2.0, DJP juga merilis eFaktur web based atau berbasis web dan eFaktur host to host untuk digunakan oleh PKP dengan jumlah penerbitan faktur tertentu. Sedangkan PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang tidak ditunjuk menggunakan eFaktur web based dan eFaktur host to host tetap harus menggunakan aplikasi e-Faktur Desktop.

Sebagai PKP, Anda belum ditunjuk menggunakan eFaktur web based atau eFaktur host to host? 

DJP Online adalah pelopor aplikasi pajak penjualan berbasis web. Kami telah menggunakan teknologi ini sejak tahun 2015. DJP Online bisa membantu Anda mendapatkan PDF eFaktur dari eFaktur versi 2.0 dengan lebih cepat dan mudah. Karena kelebihan dari teknologi aplikasi berbasis web adalah tidak tergantung pada prosesor dan kapasitas penyimpanan data laptop atau komputer, sehingga Anda bisa mendapatkan PDF eFaktur lebih cepat dan mudah tanpa mengalami 'uploading' eFaktur Dekstop yang lama. Selain itu, kelebihan lainnya data disimpan online di server yang dienkripsi, sehingga data tidak akan hilang. 

Sehingga walaupun Anda belum ditunjuk menggunakan aplikasi eFaktur web based, Anda tetap bisa menggunakan aplikasi DJP Online yang berbasis web atau online.

Selain web based, DJP Online juga menyediakan integrasi API (Application Programming Interface) untuk eFaktur host to host bagi perusahaan yang memiliki sistem internal atau aplikasi tertentu. Kelebihan integrasi API dengan DJP Online adalah sudah berpengalaman dalam pengintegrasian aplikasi dan terintegrasi dengan fitur-fitur hitung PPh 21 dan PPN otomatis, buat ebilling, bayar pajak dan lapor pajak online.  

Cara Update eFaktur Versi 2.0

Sebelum melakukan update eFaktur 2017 secara otomatis atau manual, lakukan back up database terlebih dahulu dan kemudian lakukan update eFaktur versi 2.0 dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Back Up Database Anda

    Pastikan aplikasi eFaktur Desktop tidak sedang dijalankan saat melakukan back up database. Kemudian, lakukan copy folder database dan simpan di direktori lain yang aman.

    Folder database bisa juga disimpan dalam bentuk RAR terlebih dahulu atau disimpan di storage eksternal (flaskdisk/cloud). Pastikan folder database yang di-back up telah berisi data terbaru yang dimasukkan, khususnya pada data faktur yang di-approved.

  2. Auto-update

    Selanjutnya, jalankan auto-update. Pastikan Anda memiliki koneksi internet yang bagus sebelum menjalankan etaxinvoice. File etaxinvoice yang dimaksud adalah file pada folder efaktur versi lama (eFaktur versi 46). Kemudian biarkan auto-update berjalan hingga selesai.

    Agar auto-update berjalan lancar, pilih waktu yang bukan waktu puncak penggunaan aplikasi eFaktur seperti batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN.

    Setelah auto-update selesai dan berhasil, periksa kembali data faktur yang dimasukkan.

  3. Update Manual, Jika Auto-Update Gagal

    Tetapi jika auto-update gagal, lakukan update manual dengan menggunakan folder database yang telah di-back-up dan unduh file aplikasi eFaktur 2.0. Simpan folder database lama di dalam folder eFaktur 2.0 dan jalankan file ETaxInvoiceUpd.exe.

    Selanjutnya, ganti nama file ETaxInvoiceUpd.exe tersebut menjadi ETaxInvoiceUpd_Old.exe. Update manual pun selesai dijalankan. Selanjutnya, periksa kembali apakah data Anda masih ada dan kemudian jalankan aplikasi eFaktur 2.0 seperti biasa.

FITUR TAMBAHAN PADA EFAKTUR 2.0

Di bawah ini adalah daftar fitur-fitur tambahan dan perbaikan yang diterapkan pada eFaktur 2.0:

  1. Pembatalan Faktur Pajak yang bisa dilakukan setelah lawan transaksi menyetujuinya

  2. Pembatalan Retur Faktur Pajak

  3. Peringatan pada saat nilai transaksi yang direkam melebihi Rp 1.000.000.000,00

  4. Notifikasi untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom Referensi untuk Pembeli yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau 00.000.000-0.000.000

  5. Perbaikan bugs pada saat cetak nota retur

  6. Penambahan Cap "PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 96 TAHUN 2015

  7. Penambahan Cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 74 TAHUN 2015

  8. Penambahan Cap "PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 106 TAHUN 2015

 

13 Perbedaan Aplikasi e-Faktur Versi 1.0.46 vs e-Faktur Versi 2.0

Berikut ini adalah poin-poin perubahan antara efaktur lama versi 1.0.46 dibandingkan dengan efaktur versi 2.0

No.  e-Faktur 1.0.46 e-Faktur 2.0
1. Faktur Pajak Keluaran
  Di versi ini, Faktur Pajak Pelunasan dengan nilai berapa pun, bila diunggah, prosesnya akan berhasil. Yaitu, ketika Anda merekam dan menyimpan Faktur Pajak Pelunasan, akan muncul notifikasi berisi pertanyaan "Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru?". Bila Anda mengklik "Yes", maka kotak "Pelunasan" pada Faktur Pajak baru tersebut tercentang otomatis. Selanjutnya, data Faktur Pajak akan tersimpan dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dan PPN nilai 0. Bila Faktur Pajak tersebut diunggah, maka akan muncul pemberitahuan prosesnya berhasil. Di versi baru, Anda tidak dapat lagi mengunggah Faktur Pajak Pelunasan dengan nilai PPN lebih dari Rp 1 miliar. Sehingga, pada saat Anda merekam dan menyimpan Faktur Pajak Pelunasan dengan nilai lebih dari Rp 1 miliar, saat muncul notifikasi dengan pertanyaan "Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru?", bila Anda mengklik "Yes", maka kotak "Pelunasan" di Faktur Pajak yang baru ini akan tercentang secara otomatis dan data Faktur Pajak akan tersimpan dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dan PPN nilai 0. Namun bila Faktur Pajak Pelunasan itu Anda unggah, maka akan ditolak.
2. Faktur Pajak Masukan
  Saat PKP Pembeli merekam NPWP, NSFP dan tanggal Faktur Pajak yang benar, maka Nilai DPP dan PPN akan melakukan pembetulan otomatis sesuai dengan nilai yang direkam PKP Penjual. Ketika PKP Pembeli merekam NPWP, NSFP dan tanggal Faktur Pajak yang benar, tapi Nilai DPP dan PPN tidak sesuai dengan Faktur Pajak yang diterbitkan PKP Penjual, maka Faktur Pajak Masukan tersebut akan ditolak saat diunggah. Sehingga, PKP Pembeli harus merekam Faktur Pajak sesuai Faktur Pajak yang diterbitkan PKP Penjual.
3. Pajak Pengganti
  Ketika PKP Penjual menerbitkan Faktur Pajak Pengganti lebih dari satu kali, maka Faktur Pajak harus direkam dan diunggah secara berurutan. PKP Pembeli cukup merekam dan mengunggah Faktur Pajak Pengganti terakhir, jika PKP Penjual menerbitkan Faktur Pajak Pengganti lebih dari satu kali. 
4. Faktur Pajak Batal
  Dalam hal pembeli belum mengkreditkan Pajak Masukan atau Pembeli Non-PKP/NPWP, maka PKP Penjual bisa langsung membatalkan Faktur Pajak tanpa harus validasi terlebih dahulu dari PKP Pembeli.  Dalam hal pembeli belum mengkreditkan Pajak Masukan atau Pembeli Non-PKP/NPWP, penjual tidak perlu menunggu validasi dari pembeli dan Faktur Pajak langsung berubah menjadi batal. Ketika pembeli mengunggah Faktur Pajak Masukan yang sudah dibatalkan oleh penjual tersebut, maka status approval akan sukses, tetapi status fakturnya otomatis berubah menjadi batal. 
Dalam hal PKP Pembeli sudah dikreditkan Pajak Masukan, maka setelah menerima informasi pembatalan Faktur Pajak dari penjual, maka PKP Pembeli harus membatalkan Faktur pajak tersebut dan PKP Pembeli harus melaporkan SPT Pembetulan.  Bila PKP Pembeli sudah mengkreditkan Pajak Masukan, saat penjual membatalkan faktur maka status Faktur Pajak Keluaran tidak langsung berubah menjadi batal. Namun, akan ada informasi bahwa pembeli telah mengkreditkan faktur. 
Di e-Faktur versi terbaru, penjual harus mengkonfirmasi kepada pembeli agar membatalkan pajak masukannya. Setelah pembeli berhasil membatalkan Faktur Pajak Masukan tersebut, maka penjual bisa memperbarui tampilan e-Fakturnya, agar status Faktur Pajak Keluaran berubah menjadi batal. Setelah itu, PKP Pembeli dapat melaporkan SPT Pembetulan.
5. Nota Retur / Nota Pembatalan
  Nota Retur/Nota Pembatalan yang sudah diunggah tidak dapat dibatalkan. Pembeli dan penjual bisa membatalkan Nota Retur (Nota Retur yang dibatalkan tetap diterbitkan ke SPT dengan nilai DPP dan PPN adalah 0).
Saat memproses pembatalan Nota Retur, bagian detail pada Nota Retur seperti NPWP, Nama PKP, DPP, PPN, tanggal retur tidak diubah
Dalam hal PKP Penjual sudah melaporkan Nota Retur/Pembatalan dalam SPT Masa, kemudian PKP Pembeli membatalkan Nota Retur tersebut, maka SPT Masa yang dilaporkan PKP penjual harus dibetulkan.
Pada cetakan Nota Retur dicantumkan tanggal retur.
6.  Dokumen Lain
  Dokumen lain tidak perlu diunggah.  Dokumen lain juga harus diunggah satu per satu, karena jika diblok semua maka akan muncul informasi error atau terjadi kesalahan saat klik "Unggah".
Untuk dokumen ekspor (PEB) tidak bisa dibatalkan. Tapi Anda bisa menjalankan menu "Ubah" dengan terlebih dahulu terkoneksi pada internet. Jika sudah diubah maka akan otomatis terunggah, sehingga Anda tidak perlu unggah lagi. 
Tombol "Hapus" pada menu dokumen lain akan hilang, jika sudah berhasil diunggah. Pembatalan dokumen lain juga tidak perlu validasi dari lawan transaksi.
7. Retur Dokumen Lain
    Pada perekaman retur atas dokumen lain (Pajak Keluaran dan Pajak Masukan) yang sudah pernah diunggah dan kemudian diubah lagi, maka nilai DPP dan PPN yang muncul pada menu rekam retur tersebut masih menampilkan nilai sebelum diubah. 
8. Perekaman SSP
  Tanpa proses validasi Ketika input data pembayaran (KAP, KJS, Tanggal Setor, dan NTPN) pada menu perekaman SSP akan melalui proses validasi dengan data MPN (Modul Penerimaan Negara)
Input data pembayaran yang menggunakan pemindahbukuan harus diisi sesuai dengan Bukti Pbk (Pemindahbukuan) yang diterbitkan oleh KPP dan akan melalui proses validasi dengan data SIDJP (Sistem Informasi DJP)
Pada menu rekam SSP (Surat Setoran Pajak) hanya tersedia KJS 100 dan tidak ada lagi KJD 104 untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Sesuai PER-29/2015, tidak ada lagi aturan pembayaran terpisah untuk transaksi Pasal 16D, sehingga penyetorannya tetap menggunakan mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.
9. Penambahan Database (DB) Baru
  Pajak Masukan yang sudah pernah diunggah untuk suatu masa pajak, dapat diunggah kembali di database lain untuk masa pajak yang berbeda. Pajak Masukan yang sudah pernah diunggah untuk suatu masa pajak, dapat diunggah kembali di DB lain, namun Faktur Pajak tersebut harus diunggah untuk masa pajak yang sama dengan database sebelumnya.
10. Pembeli Non NPWP
  Saat perekaman NIK (Nomor Induk Kependudukan), tidak muncul informasi untuk pengkonfirmasian.   
11. Pembeli Non NPWP
  Saat perekaman NIK (Nomor Induk Kependudukan), tidak muncul informasi untuk pengkonfirmasian.  Bila penjual mengisi NPWP Pembeli dengan angka 00.000.000.0-000.000 pada Faktur Pajak Keluaran, maka saat penjual mengklik tombol "Simpan" akan dihimbau untuk mengisi NIK.
Penjual juga bisa menambahkan NIK Pembeli di kolom "Referensi Faktur", karena saat ini belum ada kolom khusus. Peringatan hanya muncul ketika input faktur dilakukan secara manual. Peringatan tidak muncul, jika Anda melakukan input faktur dengan cara impor. 
12. Fasilitas Tidak Dipungut
    Saat Anda melakukan "Rekam Faktur", terdapat keterangan tambahan berupa "Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) Tertentu di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)" sesuai dengan PP-96 Tahun 2015
13. Fasilitas Dibebaskan (08)
    Saat Anda melakukan "Rekam Faktur", terdapat keterangan tambahan "Penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu untuk angkutan laut luar Negeri" sesuai dengan PP-74 Tahun 2015.

Kesimpulan

  1. DJP meluncurkan eFaktur versi 2.0, eFaktur web based dan eFaktur host to host pada awal Oktober 2017. Penggunaan eFaktur web based dan eFaktur host to host tersebut hanya untuk PKP (Pengusaha Kena Pajak) tertentu.

  2. Untuk menggunakan eFaktur 2.0, Anda harus back-up database tersebut, kemudian melakukan auto-update dengan koneksi internet yang bagus. Bila terjadi gagal update, maka lakukan update manual.

  3. Sebagai PKP, Anda belum ditunjuk menggunakan eFaktur web dan eFaktur host to host? Anda tetap bisa mencoba aplikasi pajak berbasis web yang terintegrasi seperti DJP Online. DJP Online juga menyediakan integrasi API untuk eFaktur Host to Host.

    PERINGATAN!!!
    Jangan menuliskan nomor NPWP Anda pada kolom komentar. Gunakan bahasa yang sopan untuk bertanya terkait dengan kartu NPWP Anda. Terima Kasih
    EmoticonEmoticon