PPh Pasal 23 Rangkuman Peraturan


Peraturan tentang Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008, menurut hukum ini ada lebih dari 30 pasal yang menjelaskan ragam peraturan pajak penghasilan yang dipungut dari wajib pajak di Indonesia. Pasal 23 sendiri adalah salah satu pajak penghasilan yang dipotong pemungut pajak dari wajib pajak yang terjadi saat adanya transaksi.

Peraturan No.36 tahun 2008 pasal 23, menjelaskan lebih lanjut setiap objek pajak secara terperinci Halaman berikut ini akan dijelaskan mengenai peraturan umum, peraturan khusus/tertentu dan mengenai pembebasan pajak yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23).

Peraturan Umum Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa.

Tarif pajak seperti yang dijelaskan pada pasal ini adalah:

  • 15 % untuk dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan.
  • 2 % untuk objek pajak lainnya.
  • 100 % atau dua kali lipat tarif standar jika wajib pajak tidak memiliki NPWP. Sehingga menjadi menjadi 30 % untuk dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan dan 4 % untuk objek pajak lainnya. Jumlah transaksi yang akan dikenakan oleh angka ini, adalah jumlah bruto sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Peraturan Khusus/Tertentu

Ada beberapa kondisi di mana tarif akan dikenakan secara berbeda dari aturan umumnya. Pengecualian ini khusus dikenakan kepada kategori objek pajak hadiah dan penghargaan. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut:

  • Hadiah undian atau lotere dianggap sebagai penghasilan dan akan dikenakan tarif pajak sebesar 25 %;
  • Hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karir akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh Pasal 21;
  • Jika penerima adalah ekspatriat, dan bukan termasuk Bentuk Usaha Tetap internasional, tarif pajak sebesar 20 % akan diberlakukan;
  • Jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk Bentuk Usaha Tetap, tarif sebesar 15 % akan diberlakukan.

Pembebasan Pajak

Untuk meminta pembebasan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), wajib pajak harus tengah mengalami kerugian fiskal atau memiliki hak atas kompensasi kerugian pajak, atau pajak penghasilan yang dibayar atau akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang terutang.

Jika permohonan pembebasan telah diajukan kepada pemerintah, wajib pajak dapat menunggu selama 5 hari untuk jawaban, jika setelah 5 hari tidak ada balasan, maka permintaan tersebut dianggap telah disetujui.

Untuk informasi lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), silakan baca 'Pajak Penghasilan Pasal 23.

PERINGATAN!!!
Jangan menuliskan nomor NPWP Anda pada kolom komentar. Gunakan bahasa yang sopan untuk bertanya terkait dengan kartu NPWP Anda. Terima Kasih
EmoticonEmoticon