PPh Pasal 21 Cara Perhitungan PPh 21 2016


Cara perhitungan PPh 21 2016 dengan PTKP 2016 ( PTKP terbaru ) dapat dilakukan secara otomatis dan akurat dengan DJP Online. Bahkan dengan fitur impor data yang menggunakan template dari DJP Online, pengguna dapat dengan mudah memindahkan data gaji karyawan dari software HR, e-SPT atau data di komputer lokalnya untuk mendapatkan hasil penghitungan PPh 21 secara otomatis dengan seketika. Tetapi bagaimana pun, pengguna harus memahami dulu konsep dasar menghitungnya. 

cara perhitungan pph 21 2016
Aplikasi DJP Online menghitung PPh Pasal 21 Anda secara otomatis dan instan

Dasar Hukum Perhitungan PPh Pasal 21 

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan ini terdapat pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ( PPh Pasal 21 ) dan yang terbaru adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 yang mengatur tarif terbaru Penghasilan Tidak Kena Pajak 2016 ( PTKP 2016 ).

Cara Perhitungan PPh 21 2016 : Komponen-komponen Perhitungan PPh Pasal 21

efiling pph 21 gratis di onlinepajak
Aplikasi PPh Pasal 21 DJP Online dapat menghitung otomatis, setor dan lapor online PPh Pasal 21 secara gratis di dalam satu aplikasi

Untuk memahami detail perhitungan PPh Pasal 21, Anda bisa mempelajari komponen-komponen dan konsep dasar cara perhitungan PPh 21 2016 di bawah ini. Komponen-komponen tersebut terbagi dalam 3 bagian besar komponen, yaitu:

  1. Penghasilan Bruto (Penghasilan Kotor) PPh Pasal 21
    Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto, adalah:

    1. Penghasilan Rutin
      Cara perhitungan PPh 21 2016 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti:

      1. Gaji Pokok
        Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu.
      2. Tunjangan
        Tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dll.
    2. Penghasilan Tidak Rutin
      Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti:

      1. Bonus
        Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham.
      2. Tunjangan Hari Raya Keagamaan ( THR )
        THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proporsional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.
      3. Upah Lembur
        Upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan.
    3. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan
      BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan lembaga nirlaba, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS ini dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah (tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto, gaji bersih, dsb) yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Iuran BPJS yang termasuk dalam komponen cara perhitungan PPh 21 ini terdiri dari:

      1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
        Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Iuran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:

        • Kelompok I : premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan.
        • Kelompok II : premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan.
        • Kelompok III : premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan.
        • Kelompok IV : premi sebesar 1,27% x upah kerja sebulan.
        • Kelompok V : premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan.
      2. Jaminan Kematian (JK)
        Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.
      3. Jaminan Kesehatan (JKes / BPJS Kesehatan) berlaku sejak Juli 2015
        Jaminan Kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai.
        Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap. Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dengan 1 anak. Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besarnya iuran adalah 1% per orang dari gaji/upah.
    4. Tunjangan PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)
      Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini bisa tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto. Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau gross-up.
    5. Tunjangan BPJS (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)
      Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS (JKK, JK, JP, JKes) secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau gross up, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto.

manfaat cara perhitungan pph 21 2016 di onlinepajak

  1. Pengurang Penghasilan Bruto
    Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Termasuk di dalamnya adalah:

    1. Biaya Jabatan
      Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan bahwa sebagai pegawai pasti memiliki pengeluaran (biaya) selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaannya. Karena itu ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 bahwa biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan atau Rp 6 juta setahun. Dari staf biasa sampai direktur berhak mendapatkan pengurang penghasilan bruto ini.
    2. Biaya Pensiun
      Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp 200.000,- per bulan atau Rp 2.400.000,- per tahun.
    3. Iuran BPJS yang Dibayarkan Karyawan
      Dalam hal iuran BPJS yang persentasenya dibayarkan karyawan, maka komponen dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut adalah:

      1. Jaminan Hari Tua (JHT)
        Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Jumlah iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7%, sedangkan yang ditanggung tenaga kerja adalah 2%. Premi JHT yang diberikan pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan. Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT. Sedangkan premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto.
      2. Jaminan Pensiun (JP)
        Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun (JP) ini berlaku sejak Juli 2015. Iuran program JP adalah 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.
      3. Jaminan Kesehatan (JKes)
        Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh pegawai adalah 1%.
  2. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
    Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang merupakan komponen penting cara perhitungan PPh 21 adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

    • Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
    • Rp 4.500.000,- per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
    • Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
    • Rp 4.500.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
testimoni pengguna aplikasi pph 21 onlinepajak
Testimoni pengguna aplikasi PPh 21 DJP Online

Tarif PPh 21

Tarif PPh 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah satu komponen penting dalam cara perhitungan PPh 21 2016 dan ditentukan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, tarif PPh 21 ini.Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

  • WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,- adalah 5%
  • WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- adalah 15%
  • WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- adalah 25%
  • WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,- adalah 30%
  • Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Metode Perhitungan Gaji Karyawan 

Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP, namun pada praktiknya, setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Ada 3 metode perhitungan pph 21 2016 yang paling umum, yaitu:

  1. Metode Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)
    Metode gross ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh Pasal 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji bruto atau kotor pegawai tersebut belum dipotong PPh Pasal 21.

    Misalnya Ardi, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,-, maka:
    Gaji pokok : Rp 10.000.000,-
    PPh 21 (yang ditanggung sendiri) : Rp 220.883,-
    Gaji bersih (take home pay) : Rp 9.779.167,-

  2. Metode Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)
    Metode gross-up ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.

    Misalnya Ardi, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,-, maka:
    Gaji pokok : Rp 10.000.000,-
    Tunjangan pajak (dari perusahaan) : Rp 259.796,-
    Total gaji bruto : 10.259.796,-
    Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) : Rp 259.796,-
    Gaji bersih (take home pay) : Rp 10.000.000,-

  3. Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)
    Metode net ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

    Misalnya jika Ardi, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,-, maka:
    Gaji pokok : Rp 10.000.000,-
    Total gaji bruto : Rp 10.000.000,-
    Pajak yang ditanggung perusahaan : Rp 220.883,-
    Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) : Rp 220.883,-
    Gaji bersih (take home pay) : Rp 10.000.000,-

testimoni perhitungan pph 21 2016 di aplikasi pph pasal 21 onlinepajak
Testimoni pengguna aplikasi PPh Pasal 21 DJP Online

Kesimpulan

Cara perhitungan PPh 21 2016 di aplikasi DJP Online dilakukan secara otomatis. Sebelum mendapatkan hasilnya secara instan, ada baiknya untuk mengetahui komponen-komponen penting dalam perhitungan PPh 21 2016 tersebut, yaitu:

  • Penghasilan bruto (kotor).
    Termasuk dalam penambah penghasilan bruto adalah penghasilan teratur (gaji pokok, tunjangan tetap), penghasilan tidak teratur (bonus, THR), BPJS yang ditanggung perusahaan, tunjangan PPh 21 yang ditanggung perusahaan.
  • Pengurang penghasilan bruto.
    Termasuk dalam pengurang penghasilan bruto adalah biaya jabatan, biaya pensiun, iuran BPJS yang dibayarkan karyawan (Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kesehatan).
  • PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
    Setiap wajib pajak memiliki jatah penghasilan tidak kena pajak yang dihitung berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungannya. Pemerintah belum lama ini telah memperbarui tarif PTKP melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

PERINGATAN!!!
Jangan menuliskan nomor NPWP Anda pada kolom komentar. Gunakan bahasa yang sopan untuk bertanya terkait dengan kartu NPWP Anda. Terima Kasih
EmoticonEmoticon