Pajak UKMUMKM Apa Saja Pajak yang Harus Dibayarkan

Baru mendirikan UKM (Usaha Kecil Menengah) atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) ? Sebagai sebuah usaha, kini Anda sudah memiliki kewajiban membayar pajak. Pajak UKM / UMKM apa saja yang harus dibayarkan dan bagaimana cara membayarnya? 

Tak perlu khawatir mengalami kesulitan, karena dengan hadirnya aplikasi PPh Final 1 persen / pajak UKM DJP Online akan membantu Anda menghitung pajak secara otomatis dan bayar pajak online tanpa perlu datang dan antre lagi di bank. 

 

Klasifikasi UMKM

Usaha seperti apakah yang bisa diklasifikasikan UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah?

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, klasifikasi UMKM bisa dibedakan dari jumlah aset dan total omzet penjualan. Sedangkan menurut BPS, klasifikasi tersebut termasuk juga jumlah karyawan.

Kategori Usaha Mikro / Industri Rumah Tangga

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.

Kriteria usaha mikro ini adalah:

  1. Memiliki karyawan kurang dari 4 orang
  2. Aset (kekayaan bersih) hingga Rp 50 juta
  3. Omzet penjualan tahunan hingga 300 juta

Kategori Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Kriteria usaha kecil ini adalah:

  1. Memiliki karyawan kurang dari 5-19 orang
  2. Aset (kekayaan bersih) dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta
  3. Omzet penjualan tahunan dari 300 juta hingga Rp 2,5 miliar

Kategori Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria usaha menengah ini adalah:

  1. Memiliki karyawan antara 20 sampai 99 orang
  2. Aset (kekayaan bersih) antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar
  3. Omzet penjualan tahunan antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar

Kategori Usaha Besar

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria usaha besar ini adalah:

  1. Memiliki karyawan lebih dari 100 orang
  2. Aset (kekayaan bersih) lebih dari Rp 10 miliar
  3. Omzet penjualan tahunan lebih dari Rp 50 miliar

Pajak UKM / UMKM

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan bahwa setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak penghasilan.

Pada saat Anda mendaftarkan perusahaan atau badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat usaha Anda berdomisili, maka akan mendapatkan SKT atau Surat Keterangan Terdaftar.

Pajak UKM / UMKM : pajak yang harus dibayarkan tertera pada SKT
Contoh SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang memuat daftar pajak yang dibayarkan

Di SKT tersebut disebutkan pajak-pajak apa saja yang harus Anda bayarkan.

Tergantung pada jenis transaksi yang Anda lakukan dan jumlah omzet usaha Anda dalam setahun.

Sekurangnya Anda perlu membayar pajak-pajak berikut :

  1. PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh Final (jika ada sewa gedung/kantor, omzet penjualan, dll)
  2. PPh Pasal 21 (jika memiliki pegawai)
  3. PPh Pasal 23 (jika ada transaksi pembelian jasa)

PPh Final 1% Untuk UKM

Berbeda dengan halnya karyawan yang memiliki PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak bila memiliki gaji per bulan kurang dari 32 juta per tahun, maka pajak yang dikenakan kepada pengusaha atau perusahaan adalah PPh Final.

PPh Final ini merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Ada berbagai macam objek PPh Final, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, PPh Final untuk pajak UKM adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun.

Jadi semua transaksi penjualan Anda per bulan harus dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan 1%.

Pada tanggal 15 setiap bulannya, Anda harus membayarnya ke kas negara. Setelah membayarnya, Anda akan mendapatkan bukti bayar pajak atau NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara).

Cara bayar PPh Final dengan tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 1 persen

Adakah cara mudah dan otomatis untuk hitung dan setor PPh Final 1 %?

Di aplikasi DJP Online, Anda dapat menghitung otomatis dan setor PPh Final 1% dengan mudah, 1 klik saja. Tak perlu lagi datang ke bank untuk antre buat ID billing dan bayar pajak.

Bagaimana caranya?

Ini langkah-langkah mudahnya :

  1. Daftar atau Masuk Aplikasi PPh Final 1%

    Daftarkan akun Anda di aplikasi PPh Final 1% DJP Online atau kalau sudah, pilih dan masuk ke aplikasi PPh Final 1%. 

  2. Buat Faktur Penjualan

    Buat faktur penjualan dengan mudah. Masukkan nama barang penjualan, jumlah dan harganya. DJP Online akan menghitung pajaknya secara otomatis.

  3. Setor PPh Final 1%

    Selanjutnya, klik "Setor Pajak". Anda akan terhubung sistem Cash Management DJP Online untuk bayar pajak online dan buat e-billing pajak sekaligus. Pastikan Anda sudah menambah saldo (top up) di sistem Cash Management DJP Online.

  4. Dapatkan Bukti Pembayaran (NTPN)

    Dapatkan Bukti Pembayaran (NTPN/Nomor Tanda Penerimaan Negara) dan status setor pajak Anda berubah menjadi "Lunas".

Keuntungan Menggunakan Aplikasi PPh Final DJP Online

  1. Telah disahkan DJP

    Aplikasi DJP Online sudah disahkan sebagai mitra resmi DJP. Sehingga ebilling, efaktur dan bukti laporan pajak online (e-filing) Anda resmi dari DJP.

  2. Gratis

    Anda dapat menggunakan aplikasi hitung, setor dan e-Filing PPh Final 1% secara gratis.

  3. Mempermudah Kepatuhan Pajak

    Kami mempermudah Anda dalam kepatuhan pajak. Karena sejak Anda merintis sebuah bisnis, kami membantu Anda merekam dan melacak transaksi Anda dengan mudah yang kelak dibutuhkan jika sewaktu-waktu diperiksa oleh DJP.

  4. Mempermudah Pelaporan SPT Tahunan

    Semua transaksi Anda direkam secara otomatis dan pada saat akan melaporkan SPT Tahunan Badan atau Pribadi (SPT 1770), Anda bisa mendapatkan dengan mudah secara otomatis. 

  5. Bebas Repot

    Tidak perlu download atau instalasi software apa pun, atau datang ke bank. Di aplikasi DJP Online, Anda dapat membayar PPh Final secara online, dari mana saja, kapan saja.

Kesimpulan

  • Untuk mengetahui pajak UKM apa saja yang harus dibayarkan, pengusaha harus melihat pada SKT (Surat Keterangan Terdaftar) pada saat mendaftarkan NPWP.

  • Salah satu pajak yang perlu dibayarkan UKM adalah PPh Final 1%.

  • DJP Online menyediakan aplikasi PPh Final 1% gratis untuk para wajib pajak. Langkah-langkah penggunaannya pun sangat mudah:

    1. Daftar atau Masuk Aplikasi PPh Final 1%

    2. Buat Faktur Penjualan

    3. Setor PPh Final 1%

    4. Dapatkan Bukti Pembayaran (NTPN)

PERINGATAN!!!
Jangan menuliskan nomor NPWP Anda pada kolom komentar. Gunakan bahasa yang sopan untuk bertanya terkait dengan kartu NPWP Anda. Terima Kasih
EmoticonEmoticon