Pajak e-Commerce Masuk dalam Revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan


Pelaku e-commerce sekarang tidak bisa mengelak lagi dari pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan sudah menyelesaikan draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Beberapa poin penting yang masuk dalam revisi UU PPh adalah pajak e-commerce dalam aturan yang lebih rinci dan penetapan tarif PPh baru.

pajak e-commerce masuk dalam revisi UU penghasilan
DJP Online adalah aplikasi pajak satu-satunya yang menyediakan API pajak e-commerce

Direktur Peraturan Perpajakan Ditjen Pajak, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol mengatakan kepada harian Kontan (21/10), hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastikan hukum atas bisnis e-commerce yang mulai subur di Indonesia.

Seperti diketahui, Indonesia masih belum memiliki aturan jelas yang mengatur bisnis e-commerce asing. Sehingga banyak pelaku e-commerce asing yang masih belum tersentuh pajak. Seharusnya setiap pembayaran ke luar negeri terkena PPh pasal 26 sebesar 20%, kecuali perusahaan yang terdapat di negara yang tidak mempunyai perjanjian pajak (tax treaty) dengan Indonesia.

Selain mengenai pajak e-commerce, UU PPh juga akan merevisi tarif pajak penghasilan badan. Apakah ini berarti pemerintah akan menurunkan tarif PPh badan dari 25% menjadi 18%, Poltak tidak mau mengungkapkan secara spesifik.

DJP Online Menyediakan API Pajak e-Commerce

"Ada revisi mengenai tarif, tapi belum tahu angkap pastinya," kata Poltak. Menurut Poltak, pada dasarnya revisi UU PPh dilakukan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dan menyesuaikan perkembangan ekonomi yang terjadi. Selain soal e-commerce dan penetapan tarif PPh baru, sumber Kontan juga mengungkapkan salah satu poin revisi adalah aturan transfer pricing dan perubahan fasilitas pajak.

Pemerintah berjanji tarif pajak yang akan ditetapkan dalam revisi UU PPh lebih fleksibel. Maksudnya besaran tarif atau fasilitas pajak tidak akan dipatok pada angka tertentu. Ketentuan tarif dan regulasi terkait angka pajak akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP) maupun aturan menteri. Tujuannya agar pemerintah bisa merespon perubahan dengan kebijakan fiskal yang lebih tepat. Pemerintah menargetkan revisi ini dibahas awal tahun 2016.

Sementara itu, Charles Guinot, pendiri dan Direktur DJP Online, aplikasi untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara online, DJP Online telah siap berintegrasi dengan para pelaku bisnis e-commerce Indonesia dalam perihal penyediaan aplikasi pajak terpadu untuk transaksi e-commerce melalui program API (Application Program Interface).

Anda pelaku bisnis e-commerce? Integrasi sistem transaksi e-commerce Anda dengan DJP Online, aplikasi menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara online dan terpadu.

 

PERINGATAN!!!
Jangan menuliskan nomor NPWP Anda pada kolom komentar. Gunakan bahasa yang sopan untuk bertanya terkait dengan kartu NPWP Anda. Terima Kasih
EmoticonEmoticon