NPWP Saat Wajib Pajak Badan (WPB) Berpindah Alamat

Untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak, Wajib Pajak (WP) - baik Wajib Pajak Badan (WPB) maupun Wajib Pajak Pribadi - harus mendaftarkan diri untuk NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang sesuai dengan alamat atau domisili Wajib Pajak (WP) berada. Misalnya: jika perusahaan Anda berada di daerah Kebayoran Lama, maka Anda harus mendaftarkan NPWP Anda pada KPP yang berada di Kebayoran Lama.

Jika perusahaan sudah tidak lagi aktif berdomisili di alamat yang sesuai pada NPWP Perusahaan tersebut, maka perusahaan wajib mengganti alamat yang tertera pada NPWP dengan alamat baru.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak Badan (WPB) saat melapor ke KPP mengenai kepindahan Wajib Pajak Badan (WPB) ke lokasi lain, misalnya pindah alamat atau ke luar kota. Syarat-syarat tersebut adalah:

Tahap 1

  • Isi Formulir Pindah Alamat (sesuai format DJP) dengan mengunduhnya di sini. Formulir ini kemudian diajukan kepada KPP lama (tempat perusahaan dikukuhkan menjadi PKP) setelah ditandatangani oleh direktur perusahaan.
  • Wajib Pajak Badan (WPB) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKD (Surat Keterangan Domisili) dari Kelurahan di lokasi baru. Fotokopi SKD harus diberikan kepada KPP baru sebagai bukti bahwa Wajib Pajak Badan (WPB) telah berdomisili di lokasi yang bersangkutan.
  • Siapkan NPWP lama, SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang asli untuk dikembalikan kepada KPP lama. Apabila direktur perusahaan tidak dapat mendatangi KPP, maka direktur harap mengirimkan perwakilan disertai dengan semua fotokopi dokumen yang disebutkan sebelumnya, surat kuasa (bertanda-tangan direktur) dan fotokopi KTP perwakilan yang ditunjuk oleh direktur perusahaan yang bersangkutan.
  • Direktur perusahaan / Wajib Pajak Badan (WPB) yang bersangkutan harus menyiapkan fotokopi KTP (atau KITAS atau paspor bila bukan warga negara Indonesia) selama proses berlangsung, karena termasuk dokumen yang dibutuhkan. Apabila tidak bisa hadir di KPP, direktur dapat mengirimkan perwakilan - disertai dengan semua fotokopi dokumen yang disebutkan sebelumnya, surat kuasa (bertanda-tangan direktur) dan fotokopi KTP perwakilan yang ditunjuk oleh direktur perusahaan yang bersangkutan. Akta perusahaan juga harus disiapkan apabila terdapat perubahan, misalnya nama perusahaan - serta fotokopi berupa bukti pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. SKD (Surat Keterangan Domisili) terbaru - baik yang asli maupun fotokopi - juga harus diperlihatkan.

Tahap 2

  • Wajib Pajak Badan (Direktur / Perwakilan) harus memberikan seluruh dokumen dan NPWP ke kantor KPP lama (KPP tempat Wajib Pajak Badan dikukuhkan) dalam rangka pindah lokasi / domisili karena berniat ingin keluar dari KPP lama. KPP baru harus menerbitkan NPWP yang lalu ditembuskan lewat KPP lama, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Surat Pindah dari KPP lama. Di KPP Baru, Wajib Pajak Badan (WPB) mengisi formulir pendaftaran NPWP yang harus ditandatangani direktur perusahaan yang bersangkutan.

Tahap 3

  • JIka WP Badan berpindah alamat dan alamat tersebut berada di luar wilayah KPP tempat dikukuhkan perusahaan (KPP lama), maka setelah 1 (satu) hari kerja, WP Badan dapat ke kantor KPP lama terlebih dahulu untuk mengambil Surat Pindah Keluar (diberikan oleh KPP), NPWP dengan alamat baru, SKT (Surat Keterangan Terdaftar), dan Surat PKP. 
  • Kemudian, WP Badan harus memberikan kembali seluruh dokumen tersebut ke KPP baru. Di KPP Baru, Wajib Pajak Badan mengisi formulir pendaftaran NPWP yang harus ditandatangani direktur perusahaan.
  • Jika WP Badan berpindah alamat namun tetap berada di dalam satu wilayah KPP yang sama, maka WP Badan hanya cukup pergi ke KPP Lama dan dapat mengambil kembali Surat Perubahaan Alamat, NPWP Baru, SKT, dan Surat PKP saja.
Cara Mengganti NPWP Wajib Pajak dengan Alamat Baru
Cara mengganti NPWP Wajib Pajak Badan dengan alamat baru

 

Kesimpulan

Saat WP badan berpindah alamat, berikut ini hal-hal yang harus dilakukan:

  • Saat hendak berpindah alamat, WP badan harus memberi tahu KPP lama dan mengembalikan segala dokumen perpajakan seperti NPWP, SKT & PKP lama kepada KPP lama.
  • Selanjutnya ajukan surat permohonan dan dokumen-dokumen yang disyaratkan ke KPP baru sesuai domisili.
  • Ambil dokumen dan NPWP baru di KPP yang baru.
  • Jika Anda belum mendaftar di DJP Online, sebaiknya Anda mendaftarkan perusahaan Anda sebagai pengguna DJP Online secara dan segera nikmati kemudahan hitung otomatis, SPT Masa, e-Faktur, ID billing, setor dan lapor pajak online (e-filing) dalam 1 aplikasi terpadu dan gratis.  

 

PERINGATAN!!!
Jangan menuliskan nomor NPWP Anda pada kolom komentar. Gunakan bahasa yang sopan untuk bertanya terkait dengan kartu NPWP Anda. Terima Kasih
EmoticonEmoticon