NPWP Bagi Wajib Pajak Badan


Seluruh Wajib Pajak (Orang / Badan) yang menerima penghasilan di Indonesia wajib memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP tidak hanya merupakan nomor identifikasi wajib pajak, namun kini NPWP wajib dimiliki jika ingin membuka rekening koran atau pengajuan kredit di bank, pembuatan paspor dan perizinan pendirian badan usaha.

Informasi Umum Seputar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Bagi Anda yang ingin membuka usaha / mendirikan perusahaan, Anda wajib mendaftarkan NPWP Perusahaan Anda ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai lokasi / domisili perusahaan Anda berada. Syarat-syarat permohonan NPWP Wajib Pajak Badan yang harus Anda penuhi adalah sebagai berikut :

1.Wajib Pajak Badan yang berkewajiban sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan ,termasuk Badan Usaha Tetap / BUT dan kontraktor dan / atau operator bidang usaha pertambangan minyak bumi dan gas yang berorientasi pada profit harus mempersiapkan :

  • fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri - atau surat penunjukan dari kantor pusat bagi BUT;
  • fotokopi NPWP salah satu pengurus / pendiri perusahaan , fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bila penanggung-jawab perusahaan bukan Warga Negara Indonesia (WNI);
  • fotokopi dokumen izin usaha dan / atau kegiatan yang diterbitkan instansi berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik terdekat.

2.Wajib Pajak Badan yang tidak berorientasi pada profit harus mempersiapkan:

  • Fotokopi e-KTP salah satu pengurus / pendiri perusahaan
  • Surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW);

3.Wajib Pajak Badan yang hanya berkewajiban sebagai pemotong dan / atau pemungut pajak sesuai undang-undang perpajakan (termasuk bentuk kerja sama operasi / joint operation ) harus mempersiapkan:

  • Fotokopi perjanjian kerja sama / akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi / joint operation.
  • Fotokopi NPWP perusahaan dan NPWP dari masing-masing pihak / perwakilan (dalam hal ini, Orang Pribadi) yang terlibat dalam joint operation - atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bila penanggung-jawab satu atau semua pihak perusahaan dalam joint operation adalah bukan Warga Negara Indonesia (WNI). Misalnya: fotokopi NPWP perusahaan A dan perusahaan B yang terlibat dalam joint operation. 
  • Fotokopi dokumen izin usaha dan / atau kegiatan yang diterbitkan instansi berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

Proses Pendaftaran:

  • Formulir permohonan NPWP diisi, lalu ditandatangani oleh direktur perusahaan / Wajib Pajak Badan.
  • Fotokopi KTP dan / atau paspor direktur (apabila bukan Warga Negara Indonesia / WNI) serta NPWP dan SKD (Surat Keterangan Domisili) lama (bila Wajib Pajak Badan / WPB pindah dari KPP lama ke KPP baru) harus diberikan.
  • Surat Keterangan Domisili (SKD) asli harus diperlihatkan.
  • Fotokopi berupa bukti pengesahan badan usaha dari Menteri Hukum dan HAM harus diperlihatkan.

PERINGATAN!!!
Jangan menuliskan nomor NPWP Anda pada kolom komentar. Gunakan bahasa yang sopan untuk bertanya terkait dengan kartu NPWP Anda. Terima Kasih
EmoticonEmoticon