Syarat Membuat NPWP Badan Perusahaan Baru

Untuk membuat NPWP Badan Perusahaan diperlukan persyaratan-persyaratan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Badan Perusahaan sendiri dibagi menjadi tiga jenis badan usaha yaitu badan Perusahaan profit oriented, badan Perusahaan non-profit oriented, dan badan Perusahaan joint operation. Karena persyaratan NPWP Perusahaan untuk masing-masing badan Perusahaan tidak sama, sebaiknya Anda haru memahami persyaratan membuat NPWP badan Perusahaan untuk masing-masing jenis badan usaha berikut.

http://www.npwponline.com/

Syarat NPWP Badan Perusahaan Profit Oriented

Yang termasuk dalam Badan Perusahaan Profit Oriented adalah PT, CV, UD, Koperasi, Yayasan, dll. Badan usaha ini dibentuk semata-mata untuk mencari laba atas usaha yang dikerjakan. Untuk persyaratannya adalah
  1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan
  2. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat (bagi bentuk usaha tetap BUT)
  3. fotokopi KTP direktur atau salah satu pengurus
  4. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direktur atau salah satu pengurus
  5. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang 
  6. surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa
  7. lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.
  8. Isi Formulir pendaftaran NPWP
  9. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 jika pengurusan NPWP bukan direktur atau pengurus

Syarat NPWP Badan Perusahaan non-Profit Oriented

Yang termasuk dalam Badan Perusahaan Profit Oriented adalah Perkumpulan, Ormas, dll. Badan usaha ini dibentuk semata-mata TIDAK untuk mencari laba atas usaha yang dikerjakan. Untuk persyaratannya adalah
  1. Akta pendirian (jika ada)
  2. fotokopi KTP Ketua atau salah satu pengurus badan / organisasi
  3. fotokopi NPWP Ketua atau salah satu pengurus badan / organisasi
  4. surat keterangan domisili dari Kelurahan
  5. Isi Formulir pendaftaran NPWP
  6. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 jika pengurusan NPWP bukan direktur atau pengurus


Syarat NPWP Badan Perusahaan Joint Operation

Badan Perusahaan Joint Operation adalah badan usaha yang dijalankan oleh dua perusahaan dalam melakukan sebuah proyek. Kedua perusahaan harus sudah memiliki NPWP masing-masing, dan NPWP atas Joint Operation akan dibuat NPWP baru dengan nama penggabungan dua perusahaan ini. Untuk persyaratannya adalah
  1. fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation);
  2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
  4. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa. 

2 comments

min apakah (daerah) npwp pengurusnya harus sama dgn (daerah) domisili perusahaan yah? *menyangkut pendapatan daerah tentunya *contoh perusahaan di pontianak apakah harus direktur/pengurusnya npwp pontianak jg

untuk pengurus tidak perlu sama dg NPWP perusahaan

PERINGATAN!!!
Jangan menuliskan nomor NPWP Anda pada kolom komentar. Gunakan bahasa yang sopan untuk bertanya terkait dengan kartu NPWP Anda. Terima Kasih
EmoticonEmoticon